Jakarta, portal nasional – Tito Karnavian Menteri Dalam Negeri (Mendagri) telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Transformasi Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah daerah (Pemda).
SE Mendagri dengan nomor 800.1.5/3349/SJ tercantum beberapa poin, termasuk penyesuaian tugas kedinasan di lingkungan ASN Pemda, pada pelaksanaan Work From Home (WFH).
“Penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan secara lokasi dengan pola kerja WFH sebanyak 1 hari kerja dalam 1 minggu yaitu setiap hari Jumat,” kata Tito.
Sebagaimana aturan yang tertuang dalam SE, pelaksanaan WFH ditujukan untuk mendorong tercapainya transformasi budaya kerja ASN daerah yang efektif dan efisien.
Tidak itu saja, kebijakan ini juga untuk memacu akselerasi layanan digital pemerintahan daerah dengan mempercepat adopsi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta digitalisasi proses birokrasi.
Masih kata Tito, terdapat beberapa layanan pemerintahan yang dikecualikan dari kebijakan WFH. Antara lain, unit pemerintahan pada urusan kebencanaan, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (trantibumlinmas), kebersihan dan persampahan, layanan kependudukan dan pencatatan sipil (dukcapil), perizinan di bidang penanaman modal, pelayanan kesehatan, layanan pendidikan, layanan pendapatan daerah, serta layanan publik lainnya yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Gubernur, Wali Kota, kita minta untuk melaksanakan perhitungan penghematan anggaran masing-masing sebagai dampak dari perubahan budaya kerja yang lebih efektif dan efisien ini,” pintanya.
Mengenai anggaran dari hasil penghematan tersebut dapat digunakan untuk mendukung program prioritas Pemda. Berdasarkan SE tersebut, kebijakan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2026.
Pada sistem pelaporan, para bupati dan wali kota melaporkan pelaksanaan SE tersebut ke gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang ada di daerah.dan paling lambat setiap tanggal 2 bulan berikutnya. “Dan ketentuan ini, kebijakan ini akan dievaluasi selama dua bulan,” paparnya.
