Jakarta, portal nasional – Mahasiswa dari berbagai kampus yang tergabung dalam Aliansi BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) akan kembali menggelar aksi demonstrasi di Jakarta pada Selasa, 2 September 2025.Menanggapi rencana aksi tersebut, Presiden Prabowo Subianto menegaskan telah memberikan instruksi kepada aparat keamanan untuk bersikap tegas terhadap aksi anarkis.
“Kepada pihak Kepolisian dan TNI, saya perintahkan untuk mengambil tindakan setegas-tegasnya terhadap segala bentuk perusakan fasilitas umum, penjarahan rumah-rumah, maupun gangguan terhadap sentra-sentra ekonomi sesuai hukum yang berlaku,” ucap Prabowo.
Prabowo juga menyerukan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh pihak-pihak yang berupaya memecah belah bangsa.
“Mari kita jaga persatuan nasional. Indonesia berada di ambang kebangkitan. Jangan sampai kita diadu domba. Suarakan aspirasi dengan baik dan damai, tanpa merusak, menjarah, atau membuat kerusuhan,” ucap Prabowo.
Selain Polri dan TNI, Prabowo juga menugaskan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk mengawasi jalannya aksi di lapangan.
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan BIN akan terus memberikan laporan situasi terkini kepada Presiden.
“Badan Intelijen Negara ditugaskan untuk terus memantau situasi intelijen dan melaporkannya kepada Presiden pada kesempatan pertama bila terjadi dinamika di lapangan,” kata Sjafrie.
Keamanan dan stabilitas sosial diprediksi akan menjadi prioritas utama aparat.
11 Tuntutan Aksi Indonesia (C)emas 2025
1. Menolak segala upaya pengaburan sejarah dan politisasi sejarah untuk kepentingan elit.
2. Mendesak peninjauan kembali pasal-pasal bermasalah dalam pembahasan RUU, dengan melibatkan publik secara luas, serta menunda pengesahan hingga seluruh poin kontroversial diselesaikan (antara lain Pasal 93, 145 ayat 1, 6 ayat 1, 106 ayat 1, 106 ayat 4, 23, dan Pasal 93 ayat 5c).
3. Mendesak pemerintah transparan dalam menyampaikan informasi perjanjian bilateral demi melindungi kepentingan ekonomi nasional, serta melakukan diplomasi kuat agar tercapai kesepakatan yang saling menguntungkan.
4. Mendesak audit menyeluruh terhadap izin pertambangan, memastikan partisipasi masyarakat adat, pembagian keuntungan yang adil, serta penindakan tegas terhadap praktik illegal mining di berbagai daerah.
5. Mendesak pemerintah membatalkan pembangunan lima batalion baru di Aceh dan membuka data spesifik terkait jumlah tentara organik yang ditempatkan di wilayah tersebut sesuai MoU Helsinki.
6. Mendesak pemerintah membatalkan pembangunan pengadilan militer dan fasilitas terkait di Universitas Riau maupun perguruan tinggi lain.
7. Menolak dan mencabut UU TNI, serta menolak segala bentuk intimidasi dan represi terhadap warga sipil.
8. Menuntut DPR, pemerintah, dan aparat memberikan kebebasan dan transparansi terhadap aktivis yang masih berstatus tersangka.
9. Menolak segala bentuk aktivitas yang mempromosikan perilaku LGBT, serta mendesak pemerintah segera merumuskan regulasi dan sanksi hukum yang dianggap sejalan dengan nilai agama dan budaya bangsa.
10. Menolak praktik dwifungsi jabatan, baik sipil maupun militer, yang berpotensi merusak prinsip profesionalisme birokrasi.
11. Mendesak pemerintah dan DPR segera mengesahkan RUU Perampasan Aset.
