Bogor, portal nasional – Beberapa waktu lalu, Prabowo Subianto Presiden Republik Indonesia (RI) menyampaikan penghematan anggaran sampai dengan Rp 308 triliun melalui kebijakan efisiensi serta memangkas pos-pos belanja yang tidak produktif.
Masih kata presiden, kebijakan pemerintah dengan melakukan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) itu. Tujuannya untuk menyelamatkan uang rakyat dari potensi tindak pidana korupsi (TPK).
“Waktu pertama kita lakukan efisiensi,” kata Prabowo. “Kita menghemat Rp 308 triliun dari pusat sebagian besar, ya,” tambahnya. “Dari mana itu,” tanyanya. “Dari semua pengeluaran yang akal-akalan,” jawabnya. “Keyakinan saya, itu semua Rp 308 triliun ini, kalau tidak dipotong ini ke arah korupsi,” bebernya.
Lanjut Prabowo, APBN Indonesia hampir Rp 3.700 triliun, bila dikurskan dengan mata uang dolar Amerika sebesar US$ 230 miliar. Rupanya presiden melihat ada ketidakefisienan sekitar 30 persen bila dikurskan setara dangn US$ 75 miliar.
Menurut Prabowo, efisiensi anggaran telah dilakukan pemerintahannya, baru tahap awal. Dan masih banyak ruang untuk dilakukan penghematan, terlebih dari belanja rutin yang tidak esensial.
Bahkan beberapa pos anggaran yang juga terimbas dari efisiensi, adalah biaya seremonial, pembelian alat tulis kantor sampai dengan pengeluaran untuk rapat dan seminar di luar kantor.
Tidak kalah pentingnya lagi, Prabowo juga menyoroti mengenai kebiasaan pengadaan barang seperti, komputer dan perlengkapan kantor yang dilakukan hampir setiap tahun. Serta maraknya kegiatan kajian yang dinilai tidak menyentuh persoalan utama seperti kemiskinan dan lapangan kerja.
