Jakarta, portal nasional – Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI, Budisatrio Djiwandono, menyatakan komitmen tegas untuk menghentikan tunjangan anggota dewan yang dinilai menciderai rasa keadilan publik.
Langkah ini menjadi respons atas gelombang protes dan kemarahan masyarakat yang semakin meluas pasca-insiden demonstrasi di berbagai daerah.
“Kami mendengar suara rakyat yang kecewa terhadap tunjangan-tunjangan mewah yang dirasa tidak pantas di tengah penderitaan masyarakat. Fraksi Gerindra siap meninjau ulang, bahkan menghentikan tunjangan yang tidak sesuai dengan keadilan,” tegas Budisatrio dalam keterangannya, Sabtu (30/8/2025).
Ia juga menyampaikan permintaan maaf kepada publik karena peran DPR, termasuk Fraksi Gerindra, dinilai belum sepenuhnya maksimal dalam menyerap aspirasi rakyat.
“Kami sadar, demokrasi menuntut kami untuk melindungi kebebasan berpendapat, bukan sekadar mendengarnya,” ujarnya.
Budisatrio menilai bahwa tragedi yang menimbulkan korban jiwa maupun luka-luka di berbagai kota merupakan sinyal kuat bahwa sistem pengelolaan negara harus segera diperbaiki.
“Peristiwa ini harus menjadi momentum untuk mengevaluasi cara kami bekerja dan memperbaiki kepercayaan publik,” katanya.
Ia menutup pernyataannya dengan menyampaikan belasungkawa mendalam kepada keluarga korban yang meninggal maupun terluka dalam demonstrasi di Jakarta, Makassar, dan sejumlah daerah lainnya.
“Duka ini bukan hanya milik keluarga korban, tetapi juga duka kita semua sebagai bangsa,” pungkas Budisatrio.
