Jakarta, portal nasional – Dalam agenda Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025 di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Purbaya Yudhi Sadewa Menteri Keuangan (Menkeu) sampai saat ini masih ragu untuk memperbesar alokasi anggaran Transfer ke Daerah (TKD).
Purbaya belum mengambil sikap mengenai anggaran TKD disebabkan beberapa hal, salah satunya adalah praktik penyelewengan kekuasaan di daerah, dan itu berdasar catatan langsung dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Data KPK juga mengingatkan kita dalam 3 tahun terakhir,” kata Purbaya.
Lanjut Purbaya, dari hasil survei penilaian strategis atau penilaian integritas dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK 2024 menunjukkan skor nasional baru 71,53. Hampir semua pemda kata Purbaya masih masuk kategori rentan alias zona merah.
“Jadi ini memang belum aman. KPK bilang sumber risikonya masih itu-itu aja,” tambahnya. “Jual beli jabatan, gratifikasi, intervensi pengadaan, padahal kalau itu tidak diberesin semua program pembangunan bisa bocor di tengah jalan,” tetangnya.
Purbaya menjelaskan, sebetulnya ingin sekali menaikkan anggaran TKD pada 2026, namun presiden belum berani merealisasikan keinginannya.
