Surabaya, portal nasional – Puluhan petani yang tergabung dalam Kelompok Tani Benteng Samudra mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya.
Dalam dengar pendapat di Komisi D bidang Sosial dan Pendidikan (Sosdik) DPRD Surabaya. Mereka mengadukan akan sikap dari Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tanpa sosialisasi tapi langsung patok tanah produktif untuk pembangunan Sekolah Rakyat (SR).
“Ini satu-satunya lahan penghidupan kami,” kata Khoirul Uman salah seorang petani. “Kami mendukung program SR,” ungkapnya. “Tapi jangan dibangun di lahan produktif kami,” pintanya.
Pitono Ketua RW 05 Kedung Cowek menyampaikan, sekitar 4 hektare (Ha) lahan pertanian yang akan berubah fungsi jadi bangunan SR.
Bahkan Pitono mengakui, bahwa lahan itu adalah milik Pemkot Surabaya. “Ada lahan terminal Kedung Cowek, Lapangan Tembak dan BPWS, kenapa tidak di sana saja,” tanyanya.
Ema perwakilan Badan Perencana dan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Surabaya memaparkan, Pemkot Surabaya mendukung penuh program SR, dan telah menetapkan lokasi di Kedung Cowek, karena keterbatasan lahan yang tersedia.
“Lahan di Kedung Cowek adalah aset pemkot yang luas, pembangunan SR akan didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),” jelas Ema.
dr Akmarawita Kadir Ketua Komisi D DPRD Surabaya menyampaikan, Komisi D berkomitmen untuk menampung dan menyampaikan aspirasi warga kepada pihak terkait.
“Karena ini menyangkut warga dan program nasional, mari kami carikan solusi terbaik,” ungkap Akma.
