Jakarta, portal nasional – Kinerja sosok pengadil kembali menjadi sorotan, bahkan Rano Alfath Wakil Ketua Komisi III membidangi hukum, hak asasi manusia dan keamanan, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) membeberkan masih buruknya kinerja hakim dan pengadilan bedasar laporan yang masuk ke Komisi III DPR RI.
Semua itu disampaikan Komisi III DPR RI dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Mahkamah Agung (MA), belum lama ini.
“Kalau pengadilan ini, Pak, memang data yang kami punya dari Januari saja,” kata Rani. “Kalau dari Komisi Yudisial (KY) itu 267 laporan terhadap hakim-hakim,” bebernya. “Yang ini banyak sekali persoalan,” tambahnya.
Lanjut Rano, selain persoalan integritas, yang tidak kalah penting adalah mengenai transparansi putusan. “Masyarakat itu mengeluh,” ungkapnya. “Salah satu keluhan yang paling banyak adalah bahwa susah sekali mengakses putusan-putusan yang ada di Mahkamah atau yang ada di pengadilan,” terangnya.
Bidikan berikutnya yang turut diulas adalah, mengenai mafia tanah yang bermain-main di pengadilan dan dirampasnya aset masyarakat. Parahnya pengadilan memenangkannya. “Modus-modus itu kebanyakan dimenangi oleh pengadilan,” ungkapnya.
Hal itu yang meminta Komisi III DPR RI pada semua penegak hukum melakukan pembenahan internal. “Momentum bagi kami, fungsi pengawasan, untuk melakukan reformasi baik terhadap Polri, Kejaksaan, atau pengadilan,” jelasnya.
